
MUNA BARAT — Instruksi Bupati Muna Barat kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa dan kepala sekolah mendapat perhatian serius dari Sultra Advocation Center (SAC).
SAC menilai instruksi tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan, sekaligus membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah praktik penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintahan desa maupun satuan pendidikan.
Ketua Umum Sultra Advocation Center (SAC), Akmal, menegaskan bahwa instruksi Bupati tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif ataupun sekadar pernyataan tanpa tindak lanjut konkret.
Menurutnya, Inspektorat Muna Barat harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, transparan, dan tanpa tebang pilih.
“Kami ingin melihat sejauh mana keseriusan Inspektorat Muna Barat dalam menjalankan instruksi Bupati. Jangan sampai instruksi ini hanya menjadi formalitas. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan transparan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” tegas Akmal.
SAC secara khusus mendesak agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa dan anggaran sekolah, khususnya sejak Tahun Anggaran 2022 hingga 2025.
Akmal menilai rentang waktu tersebut penting untuk menelusuri kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Tidak hanya itu, SAC juga meminta agar hasil pemeriksaan Inspektorat disampaikan secara terbuka kepada publik, sepanjang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi dan tidak mengganggu proses penegakan hukum.
Menurut Akmal, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap penggunaan uang negara dilaksanakan, terlebih apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara.
“Jangan sampai ketika ditemukan adanya kerugian negara, persoalannya hanya diselesaikan di atas meja melalui pengembalian uang atau perbaikan administrasi. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, kami meminta agar hasil pemeriksaan beserta bukti pendukungnya diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Muna untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Lebih jauh, Akmal menyebut Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, sebagai salah satu desa yang perlu mendapat perhatian serius dalam pemeriksaan tersebut.
Pasalnya, desa tersebut sebelumnya telah menjadi objek laporan SAC terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024.
“Kami meminta agar seluruh desa diperiksa tanpa terkecuali. Jika Inspektorat benar-benar melakukan audit menyeluruh sejak 2022 sampai 2025, maka setiap penggunaan anggaran yang bermasalah harus dipertanggungjawabkan. Kasimpa Jaya juga harus menjadi bagian dari objek pemeriksaan karena sebelumnya telah kami laporkan terkait dugaan penyimpangan Dana Desa,” tegas Akmal.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, maka penanganannya harus diteruskan kepada aparat penegak hukum. SAC tidak ingin hasil pengawasan hanya menjadi dokumen pemeriksaan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Di sisi lain, Akmal turut menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan dan aparat penegak hukum, khususnya Inspektorat Muna Barat, Kejaksaan Negeri Muna, dan Polres Muna.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau janji penindakan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keterbukaan informasi, serta penanganan setiap laporan secara profesional dan akuntabel.
“Kami melihat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan pengawasan pemerintah daerah membutuhkan pembuktian. Masyarakat ingin melihat keberanian aparat dalam menindaklanjuti setiap laporan, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kejelasan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa penegakan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ungkapnya.
SAC menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan instruksi Bupati Muna Barat, mulai dari proses pemeriksaan, hasil audit, hingga tindak lanjut terhadap temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun mengarah pada tindak pidana korupsi.
Bagi SAC, instruksi Bupati tersebut harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muna Barat. Bukan sekadar instruksi yang ramai diperbincangkan, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
