Lensainvestigator.com, Kendari – Gerakan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (GERTAK SULTRA) angkat suara terkait janji Gubernur Sulawesi Tenggara kepada PNS dan ASN saat kegiatan jalan santai dalam rangka Hari KORPRI yang dilaksanakan di Lapangan MTQ Kendari.
Ketua Umum GERTAK SULTRA, *AIZ*, menegaskan bahwa dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sultra secara terbuka menjanjikan pemberian hadiah kepada PNS dan ASN yang hadir, bahkan nama-nama peserta telah didata langsung di lokasi kegiatan dan diserahkan kepada Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Namun sangat disayangkan, hingga hari ini janji tersebut belum juga direalisasikan, tanpa kejelasan, tanpa penjelasan resmi, dan tanpa transparansi kepada para ASN dan PNS yang telah memenuhi kewajiban kehadiran.
Ini bukan persoalan hadiah semata, tetapi soal integritas, kepercayaan, dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap aparatur negara. Jika janji yang diumumkan di ruang publik saja tidak ditepati, maka patut dipertanyakan bagaimana komitmen moral dan tata kelola pemerintahan hari ini, tegas AIZ.
GERTAK SULTRA menilai bahwa, Janji pejabat publik yang disampaikan di forum resmi wajib dipenuhi atau dijelaskan secara terbuka, lain dari pada itu Pendataan nama ASN oleh BKD menunjukkan bahwa janji tersebut bukan isu lisan tanpa dasar, melainkan telah masuk dalam mekanisme birokrasi dan Ketidakjelasan realisasi berpotensi menimbulkan dugaan maladministrasi dan ketidaktransparanan anggaran.
Atas dasar itu, GERTAK SULTRA MENYATAKAN SIKAP;
1. Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik dan ASN terkait realisasi janji tersebut.
2. Meminta BKD Provinsi Sultra membuka secara transparan data peserta dan progres tindak lanjut janji hadiah dimaksud.
3. Mendorong Inspektorat Provinsi Sultra melakukan klarifikasi dan pemeriksaan administrasi apabila janji tersebut berkaitan dengan anggaran daerah.
4. Menegaskan bahwa GERTAK SULTRA akan mengawal dan membuka laporan resmi ke lembaga pengawas jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan.
“ASN dan PNS bukan alat seremonial. Jangan jadikan mereka korban janji politik tanpa realisasi. Pemerintahan yang bersih dimulai dari menepati janji kepada aparaturnya sendiri,” tutup AIZ.
